Alasan Utama Mengapa NKRI Dipilih Menjadi Bentuk Ideal Negara Indonesia

Alasan Utama Mengapa NKRI Dipilih Menjadi Bentuk Ideal Negara Indonesia -, NKRI merupakan pilihan final atau ideal bagi bangsa Indonesia untuk menjalani dan menapaki kehidupan sebagai bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama ini sudah teruji bisan menjadi bentuk yang ideal dari Negara Indonesia yang memang terdiri dari wilayah kepulauan dengan bahasa, suku bangsa, dan agama yang berbeda-beda. NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinekaan merupakan pilar-pilar negara yang sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Tidak ada satupun alasan yang bisa dibenarkan untuk mengganti salah satu pilar-pilar negara tersebut. 

NU dalam sejarah perjalanan bangsa ini selalu memperjuangkan politik kebangsaan. Artinya Nahdatul Ulama memperlakukan soal kebangsaan dalam suatu kesatuan dengan islam yang “substansial”. Organisasi ini tidak pernah menggagas pentingnya merubah NKRI menjadi negara islam, karena menjadi negara agama akan meneyebabkan eksklusivisme dan yang terpenting adalah bagaimana islam diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman, tidak ada satupun negara di dunia ini yang memiliki jumlah pulau, suku bangsa, bahasa, adat, tradisi, dan agama yang variasinya sedemikian kental selain Indonesia. Dengan sebanyak 17.000 pulau dengan berbagaimacam variasinya menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Makanya sudah tepat para pendiri bangsa menyatakan bahwa bentuk negara yang paling cocok untuk Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini tentu saja cocok dengan semangat atau spirit bangsa yang tercemin di dalam Pancasila sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.

Semangat pluralitas dan multikulturalitas yang menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia telah mendarah daging dalam kehidupan semua elemen bangsa ini. Makanya, dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan politik kebhinekaan tentu tentu akan menjamin keberlangsungan bangsa ini. Unity in diversity merupakan konsep yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Indonesia harus direnda untuk masa depan.

Melihat ke belakang, patut disyukuri oleh semuanya pada awal kemerdekaan umat islam yang direpresentasikan oleh mereka yang tergabung di dalam PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tidak menentukan negara Indonesia sebagai Negara Islam, kalaulah hal itu terjadi, maka sepertinya kita tidak akan melihat Indonesia seperti sekarang ini.

Pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945, ada usulan dari Indonesia bagian Timur untuk membuang tujuh kata di dalam pembukaan UUD 1945. Para founding father negeri ini bersikap dan bertindak  dengan menerimana usulan ini. Pada sidang PPKI sebelumnya, tanggal 22 Juni 1945 dinyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”, hal ini mendapatkan protes dari masyarakat non-islam dan tidak mau bergabung dengan NKRI, dengan kearifan yang sangat luar biasa diterimalah usulan dari masyarakat non-Islam itu dengan membuang tujuh kata ( Dengan-Kewajiban-Menjalankan-Syariat-Islam-Bagi-Pemeluk-pemeluknya)  yang dianggap akan menimbulkan atau juga menyebabkan disintegrasi bangsa. Perlu diketahui bahwa mayoritas anggota PPKI adalah orang islam. Akan tetapi kepentingan kebangsaan dan kesatuan bangsa berada di atas kepentingan-kepentingan yang lainnya.

Alangkah naifnya apabila sekarang dengan kondisi Indonesia sudah merdeka, aman, tentram, dan damai apabila ada orang yang ingin mengganti bentuk Negara Indonesia dengan bentuk-bentuk lain, sekalipun dengan bentuk Negara Islam. Bisa dikatakan orang tersebut tidak merasakan bagaimana perjuangan orang islam indonesia terdahulu memperjuangkan negara Indonesia untuk menjadi seperti sekarang ini. Sangat salah sekali apabila ada yang mengatakan bahwa ideologi Negara kita Indonesia bertentangan dengan ajaran islam. Justru ideologi negara Indonesia ini sudah sesuai dengan ajaran islam bahkan merupakan bagian dari ajara agama islam. Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa “Tuhan itu Maha Esa”, sekarang kita bandingkan dengan Pancasila sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah terdapat ketidakselaran disan?, jawabannya pasti tidak kan?. Begitupun dengan sila-sila yang lainnya dan pilar-pilar kebangsaan lainnya, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama islam.
Berbasis pada kenyataan yang seperti itu, maka di dalam politik kenegaraan harus mengedepankan kebangsaan dan kesatuan daripada sektarianisme berbasis agama sekalipun. Hal ini sejalan dengan pernyataan KH. M. A. Sahal Mahfudz bahwa “untuk mengimplementasikan syariat islam tidak diperlukan formalisasi Negara Islam. Islam bisa berkembang di dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).”

Pada akhirnya ditekankan sekali lagi bahwa bentuk negara yang sangat ideal yang cocok untuk negara Indonesia adalah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bukan yang lain. Ahli sunnah waljamaah tidak memiliki patokan yang baku tentang bentuk negara. Yang lebih dipentingkan adalah subtansi dari negara tersebut, apakah ia menampilkan spirit islam atau tidak (lihat: zuhri, perbandingan pemikiran politik). Dengan demikian, apapun bentuk formal negara (demokrasi, teokrasi, monarkhi, atau yang lainnya), yang dikehendaki adalah nilai-nilai universal islam seperti keadilan, kemakmuran, kebebasan menjalankan ibadah dan semacamnya dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, “tidak berarti sama sekali suatu negara dengan simbol-simbol formal islam, jika di dalamnya berlangsung kehasudan, saling menghujat, saling fitnah, merasa paling benar, saling menebar kebencian dan seterusnya yang bertentangan dengan spirit Islam itu sendiri.”